Hibah Saham kepada Pemerintah Daerah
Ketentuan hukum dan langkah-langkah penerimaan hibah saham oleh Pemerintah Daerah.
Read Article →Books & Publications
Books, Publications and Practical References On Corporate Governance and Law
THE LEGAL DUE DILIGENCE PLAYBOOK
How Lawyer Turn Risk into Deal Power
MANUSIA DAN KERANJANG BELANJA
Di Dunia yang Selalu Menjual Sesuatu
DARAH KEKUASAAN DAN KEPUTUSAN
Perseroan Keluarga, Ketika Kepemilikan, Relasi ...
T E R L I H A T
Refleksi tentang IPO, Pasar Modal, dan Kehidupan Korporasi ...
LEGAL UPDATE Hibah Saham kepada Pemerintah Daerah: Ketentuan Hukum dan Langkah-Langkah Implementasi ...
LEGAL UPDATE
Hibah Saham kepada Pemerintah Daerah: Ketentuan Hukum dan Langkah-Langkah Implementasi
By Adiabel Corporate Services • 12 Juli 2026 • 8 Minutes Read
Pemerintah Daerah dapat menerima hibah dalam berbagai bentuk, termasuk saham dari perusahaan swasta. Namun, proses tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola aset daerah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
1. Dasar Hukum
Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020.
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
2. Tahapan yang Perlu Dilakukan
- Melakukan legal due diligence atas saham yang akan dihibahkan.
- Melakukan penilaian (appraisal) terhadap nilai saham.
- Mendapatkan persetujuan kepala daerah dan DPRD apabila diperlukan.
- Menyusun dokumen hibah dan perubahan data kepemilikan saham.
- Melakukan pencatatan pada laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Risiko yang Perlu Diperhatikan
Penerimaan hibah saham tanpa analisis yang memadai dapat menimbulkan:
- Risiko hukum;
- Risiko pengelolaan aset daerah;
- Risiko perpajakan;
- Potensi konflik kepentingan dan tata kelola.
'Setiap penerimaan saham oleh Pemerintah Daerah harus dipandang bukan sekadar transaksi, tetapi sebagai keputusan strategis yang memerlukan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.'
Kesimpulan
Penerimaan hibah saham oleh Pemerintah Daerah dimungkinkan secara hukum, namun memerlukan kajian yang komprehensif dari aspek hukum, keuangan, dan tata kelola agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
About Adiabel Corporate Services
Adiabel Corporate Services provides integrated corporate secretarial, legal advisory, governance, licensing, tax and business consulting services to support founders, executives and growing companies in making clear and compliant decisions.
SHARE:
Adiabel
COMMENTS